Brebes, Jawa Tengah– Pada 27 MEI 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Program Kemitraan Sekolah melibatkan empat SMK swasta di Kabupaten Brebes sebagai sekolah mitra Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan bebas bagi siswa dari latar belakang afirmasi, miskin, sangat miskin, dan miskin ekstrem.
Ruang Lingkup Program
- Mengharuskan sekolah memiliki akreditasi minimum B untuk dapat bergabung dalam jaringan kemitraan.
- Setiap sekolah menyambut 36 siswa per rombongan belajar (Rombel) dengan overall kuota lebih dari 5.000 siswa secara provinsi– sebagai program pertama sejenis di Indonesia, menurut Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Ahmad Luthfi SH SSt MK .
- Memberikan dana bantuan Rp 2.000.000 per siswa yang dikelola langsung oleh setiap sekolah untuk menutupi kebutuhan harian, seragam, sepatu, dan biaya asrama jika diperlukan– sebuah paket lengkap yang membuat pendidikan menjadi bebas Bagi mereka yang berhak. SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN
“Ini adalah sekolah gratis dari gubernur. Termasuk fasilitas boarding, semi-boarding, dan bahkan ada yang satu rombel diasramakan, semua biaya ditanggung mulai dari kebutuhan harian hingga seragam dan sepatu.”– Djatnika Ainul Karim Kasubag TU Dinas Pendidikan Wilayah XI Jawa Tengah.
Dampak yang Diharapkan
- Peningkatan Akses Pendidikan bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu, menurunkan angka putus sekolah.
- Penguatan SDM vokasi melalui SMK yang memiliki akreditasi B, memastikan lulusan siap bekerja di dunia industri.
- Pengurangan beban ekonomi keluarga karena seluruh kebutuhan pendidikan dan asrama ditanggung pemerintah.
- Design replikasi untuk kabupaten lain di Jawa Tengah maupun provinsi lain, mengedepankan kemitraan publik-swasta sebagai strategi utama pemerataan pendidikan.
Langkah Selanjutnya
- Dinas Pendidikan Wilayah XI akan Pantau implementasi dan menyusun laporan evaluasi setiap term untuk menjaga kualitas pembelajaran.
- Ekspansi program ke lebih banyak SMK swasta di provinsi ini direncanakan untuk tahun 2026, dengan target memperluas kuota hingga 8.000 siswa .
- Sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat di desa dan kota tentang hak mendapatkan pendidikan gratis, agar kuota dapat dimanfaatkan secara optimum.
“Program kemitraan ini memungkinkan penambahan kuota lebih dari 5.000 siswa . Ini adalah yang pertama di Indonesia dan merupakan janji politik kami untuk memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin.”– Komjen Pol (P) Drs Ahmad Luthfi SH SSt MK .
.